Geger! Perusahaan Raffi Ahmad Terima Kontrak Rp14,7 Miliar dari KKP dan Kemendikbudristek, ICW Sorot

ICW tidak hanya menyoroti besarnya nilai kontrak, tetapi juga mengkomunikasikan urgensi penggunaan jasa influencer oleh kementerian.

Menurut ICW, masing-masing kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik, sumber daya manusia, serta fasilitas kehumasan yang dibiayai melalui anggaran negara.

Oleh karena itu, penggunaan jasa pihak eksternal perlu disertai penjelasan yang transparan mengenai kebutuhan, sasaran audiens, dan efektivitas kegiatan.

ICW juga menganalisis spesifikasi pengadaan yang mencantumkan akun media sosial dan kanal tertentu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persaingan apabila spesifikasi tidak disusun secara terbuka dan kompetitif.

Selain itu, metode penentuan harga, kewajaran nilai kontrak, serta laporan pelaksanaan kegiatan yang dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh.

Potensi Konflik Kepentingan Jadi Sorotan

Hal lain yang tidak kalah penting adalah potensi konflik kepentingan.

Raffi Ahmad diketahui menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sementara itu, perusahaan yang terafiliasinya tercatat memperoleh kontrak pengadaan jasa dari sejumlah kementerian.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara kepentingan bisnis dan jabatan publik.

Meski demikian, adanya kontrak pemerintah dengan perusahaan yang terafiliasi dengan seorang pejabat tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum.

Namun, transparansi kepemilikan perusahaan, proses pengadaan, keputusan harga, serta langkah-langkah pencegahan konflik kepentingan menjadi hal yang penting untuk dijelaskan.

ICW mendorong agar permasalahan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan audit oleh lembaga pengawasan terkait.