Perusahaan Raffi Ahmad Disorot, Duit Rakyat buat Artis?

Fin.co.id, Hiburan – Publik kembali dibuat bertanya-tanya soal penggunaan uang negara. Kali ini, nama empat selebritas papan atas, Raffi Ahmad, Deddy Mahendra Desta, Ariel NOAH, dan Gading Marten, ikut menjadi perhatian setelah muncul sorotan terhadap keterlibatan mereka dalam sejumlah kegiatan promosi program pemerintah.

Sorotan tersebut mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Nilai keseluruhan kontrak dari dua kementerian itu mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Dua menteri yang dimaksud adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2025 hingga 2026.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang prioritas penggunaan anggaran negara, terutama ketika pemerintah terus meningkatkan efisiensi belanja.

Empat Selebritas, Program Satu Lingkaran Promosi Pemerintah

Nama Raffi Ahmad, Desta, Ariel, dan Gading bukan kali pertama terlihat bersama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah.

Pada 21 September 2025, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak Raffi Ahmad bersama personel The Dudas, yakni Ariel NOAH, Gading Marten, dan Desta, meninjau pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Kehadiran mereka disebut sebagai bagian dari upaya menggaungkan program swasembada garam nasional.

Keterlibatan para figur publik tersebut kemudian menarik perhatian ketika ICW mempublikasikan temuan kontrak pengadaan jasa influencer melalui perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Namun, perlu ditegaskan bahwa kehadiran keempat selebritas dalam kunjungan K-SIGN tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa mereka menerima pembayaran dari paket kontrak Rp14,69 miliar tersebut.

Pertanyaan mengenai hubungan antara kegiatan promosi, perusahaan penyedia jasa, dan penggunaan anggaran pemerintah tetap membutuhkan keterbukaan dokumen.

Rp14,69 Miliar Kontrak Perusahaan, Bukan Angka Kecil !